Mengenal Lebih Dekat Komisi DPR

Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.

Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR.

Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Tugas Komisi di bidang anggaran lain:

• mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan
• mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:

• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;
• membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
• melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
• membahas dan menindklanjuti usulan DPD.

Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses.

Ruang Lingkup 11 Komisi DPR RI Periode 2014-2019:

Komisi I : Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, Intelejen
Komisi II : Dalam Negeri, Sekretariat Negara, Pemilu
Komisi III : Hukum, HAM, Keamanan
Komisi IV : Pertanian, Maritim, Pangan, Kehutanan
Komisi V : Infrastruktur, Perhubungan
Komisi VI : Industri, Investasi, Persaingan Usaha
Komisi VII : Energi, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup
Komisi VIII : Agama, Sosial
Komisi IX : Kesehatan, Ketenagakerjaan
Komisi X : Pendidikan, Olahraga, Sejarah
Komisi XI : Keuangan, Perbankan

www.dpr.go.id

Read More

Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Hak DPR RI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni:

1. Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

1. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
2. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
3. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hak Anggota DPR

Selain wajib menjalankan tugas dan fungsinya, setiap Anggota Dewan juga memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu setiap wakil rakyat.

Hak Anggota DPR terdiri dari:

1. hak mengajukan usul rancangan undang-undang;
2. hak mengajukan pertanyaan;
3. hak menyampaikan usul dan pendapat;
4. hak memilih dan dipilih;
5. hak membela diri;
6. hak imunitas(hak bagi anggota DPR untuk tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPR baik terbuka maupun tertutup yang diajukannya secara lisan maupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan);
7. hak protokoler (hak anggota DPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya);
8. hak keuangan dan administratif;
9. hak pengawasan;
10. hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil;
11. hak melakukan sosialisasi undang-undang.

Kewajiban Anggota DPR adalah:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
7. menaati tata tertib dan kode etik;
8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
11. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

http://www.dpr.go.id

Read More

Pasal-Pasal UUD '45 in a nutshell

BENTUK NEGARA

PASAL 1
1.Kesatuan-Republik
2.Kedaulatan Rakyat
3.Negara Hukum

PASAL 2
1.MPR=DPR+DPD(Pemilu)
2.Sidang min. 1 X /5 thn
3.Putusan=suara terbanyak


MPR

PASAL 3
1.Mengubah UUD
2.Mengangkat pres/wapres
3.Hanya dpt brhentikan Pres dlm masa jabatannya


PRESIDEN

PASAL 4
1.Pres memegang kuasa pemerintahan
2.Pres dibantu 1 Wapres

PASAL 5
1.Pres mengajukan RUU ke DPR
2.Pres menetapkan PP

PASAL 6
1.Syarat calon pres/wapres
2.dll duu

PASAL 6A
1.pres/wapres dlm satu pasangan
2.diusulkan parpol
3.>50% dari jumlah suara & ≥20% tiap provinsi
4.pasangan pres/wapres suara terbanyak dilantik
5.tata cara duu

PASAL 7
Masa 5thn, dpt dipilihan kembali 1X

PASAL 7A
1.Pres/Wapres dpt diberhentikan jk melanggar hukum

PASAL 7B
1.Usul DPR -> MK memeriksa
2.Usul DPR -> fungsi pengawasan
3.> 2/3 jumlah dukungan
4.MK wajib memeriksa max 90 hari
5.Jika terbukti, DPR sidang paripurna
6.MPR sidang max 30 hari setelah diterima
7.Sidang : > ¾ hadir ; 2/3 setuju

PASAL 7C
Pres tidak dpt membubarkan DPR

PASAL 8
1. Presiden -> Wapres sampai habis
2. Wapres -> 2 calon dr Pres -> sidang MPR max 60 hari
3. Pres/Wapres -> Menlu+Mendagri+ Mentan; Max 30 hari -> 2 pasang calon

PASAL 9
1.Sumpah/Janji Pres/Wapres
2.Jika tidak sidang -> janji di hadapan pimpinan MPR+MA

PASAL 10
Kuasa Presiden atas AD/AL/AU

PASAL 11
1.Menyatakan perang/damai (DPR)
2.Membuat perj. Internasional (DPR)
3.Dll duu

PASAL 12
Menyatakan keadaan bahaya (duu)

PASAL 13
1.Mengangkat duta/konsul
2.Pertimbangan DPR (mengangkat)
3.Pertimbangan DPR (menerima)

PASAL 14
1.Grasi/Rehabilitasi (MA)
2.Amnesti/Abolisi (DPR)

PASAL 15
Memberi gelar/tanda jasa

PASAL 16
Dewan pertimbangan presiden -> memberi nasehat


MENTERI

PASAL 17
1.Pres dibantu menteri
2.Menteri diangkat/dipecat Pres
3.Satu menteri utk satu urusan
4.Dll duu


PEMDA

PASAL 18
1.NKRI = Prov+Kab/Kota
2.Daerah mengurus sendiri pemerintahan
3.DPRD melalui pemilu
4.Gub/Walkot/Bup dipilih scr demokratis
5.Otonomi seluas2nya
6.Berhak menetapkan Perda
7.Dll duu

PASAL 18A
1.Hub pusat daerah memperhatikan kekhususan/keragaman daerah
2.Hub pusat daerah secara adil dan selaras

PASAL 18B
1.Mengakui daerah Otsus/Istimewa
2.Mengakui hukum adat sesuai NKRI


DPR

PASAL 19
1.Anggota dari pemilu
2.Susunan diatur UU
3.Sidang min. 1 X / thn

PASAL 20
1.Membentuk UU
2.Membahas RUU dgn Pres
3.Tdk disetujui -> tdk diajukan lagi
4.Mengesahkan RUU -> UU
5.Sah meski tdk ada ttd Pres dlm 30hari

PASAL 20A
1.Fungsi Legislasi,Anggaran,Pengawasan
2.Hak Interpelasi,Angket,Pendapat
3.Hak Pertanyaan,Usul Pendapat,Imunitas
4.Dll duu

PASAL 21
Anggota berhak mengajukan RUU

PASAL 22
1.Pres menetapkan Perpu
2.PP mendapat persetujuan DPR
3.Jika tdk setuju -> PP dicabut

PASAL 22A
Pembentukan UU, duu

PASAL 22B
Pemberhentian DPR, duu

DPD

PASAL 22C
1.Anggota dari setiap prov (pemilu)
2.Tidak > 1/3 jumlah DPR
3.Sidang min. 1 X / thn
4.Susunan duu

PASAL 22D
1.Mengajukan RUU
2.Ikut membahas RUU
3.Pengawasan atas pelaksanaan UU
4.Pemberhentian duu


PEMILU

PASAL 22E
1.5thn sekali LUBER JURDIL
2.Memilih DPR,DPD,DPRD,Pres,Wapres
3.Peserta DPR,DPRD : parpol
4.Peserta DPD : individu
5.KPU nasional: tetap, mandiri
6.Dll duu


HAL KEUANGAN

PASAL 23
1.APBN tiap thn, terbuka, utk kemakmuran rakyat
2.RUU diajukan Pres, dibahas DPR
3.Tidak setuju, pakai tahun lalu

PASAL 23A : PAJAK

PASAL 23B : MATA UANG

PASAL 23C : keuangan duu

PASAL 23D : BANK SENTRAL

BPK

PASAL 23E
1.Memeriksa PTJKN
2.Hasil diserahkan DPR,DPRD,DPD
3.Hasil ditindaklanjuti

PASAL 23F
1.Anggota dipilih DPR, disahkan Pres
2.Pimpinan dipilih anggota

PASAL 23G
1.Kedudukan: Pusat+Perwakilan
2.Dll duu


KEHAKIMAN

PASAL 24
1.Merdeka menegakkan hukum/keadilan
2.MK+MA(Umum,Agama,Mil,TUN)
3.Badan lain, duu


MA

PASAL 24A
1.Kasasi, menguji peraturan trhdp UU
2.Integritas,Profesional, Pengalaman
3.Calon hakim agung dari KY kpd DPR disahkan Pres
4.Ketua/wakil dari/oleh Hakim Agung
5.Dll duu


KY

PASAL 24B
1.Mengusulkan hakim agung
2.Pengetahuan,Pengalaman,Integritas
3.Anggota diangkat Pres atas DPR
4.Dll duu

MK

PASAL 24C
1.Wewenang: Uji UU trhdp UUD, membubarkan Parpol, memutus sengketa Pemilu/Lembaga Negara
2.Memberikan putusan atas usul DPR ttg pelanggaran Pres/Wapres
3.Anggota 9=3 Pres+3 DPR+3 MA
4.Ketua/Wakil dipilih dari/oleh hakim konst
5.Integritas, menguasai konst, tdk rangkap jabatan
6.Dll duu

PASAL 25
Syarat hakim, duu


WARGA NEGARA

PASAL 25A
Wilayah negara

PASAL 26
1.Warga negara adalah
2.Penduduk adalah
3.Duu

PASAL 27
1.Hak kedudukan sama di mata hukum
2.Hak pekerjaan dan penghidupan layak
3.Hak + wajib membela negara

PASAL 28
Kebebeasan berserikat

SPECIAL HUMAN RIGHTS

PASAL 28A : Hak untuk hidup

PASAL 28B : Membentuk keluarga

PASAL 28C : Mengembangkan diri

PASAL 28D : Pengakuan sama depan hukum

PASAL 28E : Bebas memeluk agama

PASAL 28F : Berkomunikasi

PASAL 28G : Perlindungan diri

PASAL 28H : Hidup sejahtera lahir batin

PASAL 28I : HAM tanggung jawab pemerintah

PASAL 28J : Menghormati hak orang lain

AGAMA

PASAL 29
1.Ketuhanan YME
2.Menjamin kebebasan beragama


HANKAM

PASAL 30
1.WN berhak+wajib dlm hankam negara
2.Sishankamrata: TNI+POLRI+Rakyat
3.TNI -> pertahanan
4.POLRI -> keamanan
5.Dll duu


PENDIDIKAN

PASAL 31
1.Berhak mendapat pendidikan
2.Wajib pendidikan dasar
3.Sisdiknas
4.Anggaran min. 20% -> pendidikan
5.Memajukan Iptek+Imtaq


KEBUDAYAAN

PASAL 32
1.Memajukan kebudayaan
2.Menghormati bahasa daerah


PEREKONOMIAN

PASAL 33
1.Ekonomi asas kekeluargaan
2.Cab. Produksi dikuasai negara
3.Bumi/Air dikuasai negara utk rakyat
4.Berdasar demokrasi ekonomi
5.Dll duu

KESEJAHTERAAN

PASAL 34
1.Fakir miskin dipelihara negara
2.Jaminan sosial
3.Fasilitas pelayanan kesehatan
4.Dll duu


XV

PASAL 35 : BENDERA

PASAL 36 : BAHASA

PASAL 36A : LAMBANG

PASAL 36B : LAGU

PASAL 36 C : dll duu


PERUBAHAN UUD

PASAL 37
1.Usul amandemen oleh min. 1/3 MPR
2.Setiap usul diajukan tertulis+alasan
3.Dlm amandemen, dihadiri 2/3 MPR
4.50% + 1 MPR -> setuju
5.Bentuk NKRI tidak dapat diubah

ATURAN PERALIHAN
1.Peraturan dulu tetap berlaku
2.Lembaga dulu tetap berlaku
3.MK ada sebelum 17/08/2003

ATURAN TAMBAHAN
1.Tinjauan TAP MPR/S hingga tahun 2003
2.UUD= Pembukaan + Pasal-pasal

Read More

Fungsi dan Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara

1.Sebagai Falsafah Hidup : keyakinan yang memiliki kebenaran

2.Sebagai Pedoman Hidup : way of life, pedoman umum dalam bersikap dan bertingkah laku

3.Sebagai Sistem Filsafat: harus dipahami secara totalitas, satu kesatuan berdasar hierarkis piramidal

4.Sebagai perjanjian luhur : dibuat oleh founding father bangsa Indonesia

5.Sebagai Dasar Negara : dasar mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara

6.Sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum

Read More

Dekret Presiden 5 Juli 1959. Apa itu Dekret? simak tulisan berikut

Dekret (Latin decernere = mengakhiri, memutuskan, menentukan) ialah perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun pemerintahan dan memiliki kekuatan hukum. Btw penulisannya Dekret. bukan Dekrit ya. Dekrit itu bentuk tidak bakunya [KBBI].

Banyak konstitusi memungkinkan dekret dalam masalah tertentu, seperti pada pernyataan keadaan darurat. Dekret sampai sekarang menjadi daya pendorong dalam debat kontroversi ekstrem. Dalam beberapa yuridiksi, jenis perintah pengadilan tertentu oleh hakim dapat disebut sebagai dekret.

Salah satu dekret yang terkenal adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Isi dari dekret tersebut adalah:

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 Djuli 1959
Atas nama Rakjat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

SOEKARNO

Dari tersebut kita simpulkan ada 3 poin penting yakni:

• Pembubaran Konstituante
• Berlaku kembalinya UUD 1945
• Dibentuknya MPRS & DPAS

Read More

Geopolitik dan Geostrategi

1.      DEFINISI GEOPOLITIK.

Geopolitik adalah system politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu Negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara.

Kata geopolitik ini dibuat oleh Rudolf Kjellén, seorang ilmuwan politik Swedia, pada awal abad ke-20. Kjellén telah diilhami oleh geografer Jerman, Friedrich Ratzel, yang menerbitkan bukunya, Politische Geographie (geografis politik) dalam tahun 1897. Buku itu dipopulerkan dalam bahasa Inggris oleh diplomat Amerika, Robert Strausz-Hupé, seorang anggota fakultas Universitas Pennsylvania.

A.    PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. ISI WAWASAN NUSANTARA 

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam arti :

a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
 b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.

c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.

d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti :

a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.

b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya, dalam arti :

a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.

b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai – nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

2.      DEFINISI GEOSTRATEGI

Definisi geostrategi. Geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai factor utamanya. Disamping itu dalam merumuskan strategi perlu memperhatikan kondisi social, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional. 

Geostrategi juga merupakan cabang dari  geopolitik yang berurusan dengan strategi. Definisi geostrategi. Geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai factor utamanya. Disamping itu dalam merumuskan strategi perlu memperhatikan kondisi social, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional. 

Geostrategi juga merupakan cabang dari  geopolitik yang berurusan dengan strategi. 

A.    KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa, meliputi seluruh aspek kehidupannasional yang terintegrasi, berisi keuletan, dan ketangguhan serta mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidupbangsa dan negara , serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya.

B.     ASAS KETAHANAN NASIONAL

Asas Ketahanan Indonesia adalah taat laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara, yang terdiri dari :

1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan.

2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu.                    

3. Asas Mawas ke Dalam da Mawas ke Luar.

4. Asas Kekeluargaan.

C.     SIFAT KETAHANAN NASIONAL

Sifat Ketahanan Nasional Indonesia

1. Mandiri.

2. Dinamis.

3. Wibawa.

4. Konsultasi dan Kerjasama

D.    KEDUDUKAN DAN FUNGSI KETAHANAN NASIONAL

Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

a.      Kedudukan :

ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu di implementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan, wawasan nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, yang didasari oleh Pancasil sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan konstisional dalam paradigma pembangunan nasional.

b.      Fungsi :

Ketahanan nasional nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat inter – regional (wilayah), inter – sektoral maupun multi disiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berfikir yang terkotak-kotak (sektoral). Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga dan sarana, yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunman nasional disegala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu, yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program.

E.     KETAHANAN NASIONAL DAN KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integrasi dan kelangsungan hidup bangsa dan negar serta perjuangan mencapai tujuan nasional dapat dijelaskan seperti dibawah ini :

Ø Ketangguhan

Adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya.

Ø Keuletan

Adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut diatas untuk mencapai tujuan.

Ø Identitas

Yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintahan, dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya.

Ø Integritas

Yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensional maupun fungsional.

Ø Ancaman

Yang dimaksud disini adalah hal/usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal dan politis.

Ø Hambatan dan gangguan

Adalah hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

Read More

Wawasan Nusantara

Secara umum, Pengertian Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya menurut Pancasila dan UUD 1945 dalam mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. 

Wawasan Nusantara Secara Etimologis adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua yaitu asia dan australia dan dua samudra yaitu samura hindia dan samudra pasifik. Istilah wawasan nusantara berasal dari kata Wawas (Bahasa Jawa)  yang artinya "pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi", dan kemudian ditambahkan akhiran an , sehingga arti wawasanadalah cara pandang, cara tinjau, cara melihat. Sedangkan kata Nusantara terdiri dari dua kata yaitu nusa yang berarti "pulau atau kesatuan kepulauan" dan antara yang berarti "letak antara dua unsur yaitu dua benua dan dua samudra". Sehingga arti dari kata nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak dari dua benua yaitu asia dan australia dan dua samudra yaitu samudra hindia dan pasifik.

1. Pengertian Wawasan Nusantara Menurut Definisi Para Ahli - Setelah arti umum dan etimologis wawasan nusantara, jika ditinjau dari pengertian wawasan nusantara menurut para ahli antara lain sebagai berikut

• Prof. Dr. Wan Usman, Pengertian wawasan nusantara menurut definisi prof. Dr. Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. 

• Kel. Kerja LEMHANAS, Pengertian wawasan nusantara menurut definisi Kel. Kerja LEMHANAS (Lembaga Pertahanan Nasional) 1999 adalah cara pandang dan sikap bangsa indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam dan bernilai startegis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. 

• Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN, Pengertian wawasan nusantara menurut definisi Tap MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. 

2. Fungsi Wawasan Nusantara - Terdapat berbagai fungsi wawasan nusantara yang baik secara umum, menurut pendapat para ahli dan pembagiannya antara lain sebagai berikut..

a. Fungsi Wawasan Nusantara Secara umum - Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan Negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

b. Fungsi Wawasan Nusantara Menurut Cristine S.T. Kansil, S.H., MH dkk yang mengutarakan pendapatnya dalam bukunya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi antara lain sebagai berikut..

• Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia
• Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembagunan nasional 

c. Fungsi Wawasan Nusantara dibedakan dalam beberapa pandangan antara lain sebagai berikut..

• Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan dan kewilahayan
• Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. 
• Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
• Fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga. 

3. Tujuan Wawasan Nusantara - Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional. 

4. Latar Belakang Wawasan Nusantara - Wawasan nusantara dilatar belakang dalam beberapa aspek antara lain sebagai berikut..

a. Falsafah Pancasila, Pancasila merupakan dasar dalam terjadinya wawasan nusantara dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain sebagai berikut..

• Penerapan HAM (Hak Asasi Manusia). misalnya pemberian kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. 
• Mengutamakan pada kepentingan masyarakat dari pada kepentingan indivud dan golongan
• Pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat. 

b. Aspek Kewiilayahan Nusantara, aspek kewilayahan nusantara dalam hal ini pada pengaruh geografi karena indonesia kaya akan SDA dan suku bangsa

c. Aspek Sosial Budaya, aspek sosial budaya dimana dalam hal ini dapat terjadi karena indonesia terdapat ratusan suku bangsa yang keseluruhan memiliki adat istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, yang menjadikan tata kehidupan nasional memiliki hubungan interaksi antara golongan karena dapat menyebabkan konflik yang besar dari keberagaman budaya. 

d. Aspek Sejarah,  Dapat mengacuh kepada aspek sejarah karena indonesia memiliki banyak pengalaman sejarah yang tidak ingin terulangnya perpecahan dalam bangsa dan negara Indonesia. Dimana kemerdekaan yang didapatkan merupakan hasil semangat persatuan dan kesatuan bangsa indonesia, sehingga harus dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan indonesia 

5. Penerapan/Implementasi Wawasan Nusantara - Dalam implementasi wawasan nusantara, perlunya memperhatikan hal-hal berikut..

a. Kehidupan Politik

• Pelaksanaan politik diatur dalam UU partai politik, pemilihan umum, pemilihan presiden dimana pelaksanaannya sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Misalnya dalam pemilihan presiden, DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, agar tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa indonesia.  
• Pelaksanaan kehidupa bermasyarakat dan bernegara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian. 
• Mengembangkan sikap HAM dan pluralisme dalam mempersatukan dan mempertahankan berbagai suku, agama, dan bahasa, sehingga terciptanya dan menumbuhkan rasa toleransi. 
• Memperkuat komitmen politik dalam partai politik dan pada lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kebangsaan, persatuan dan kesatuan. 
• Meningkatkan peran indonesia dalam dunia internasional dan memperkuat korps diplomatik dalam upaya penjagaan wilayah Indonesia khususnya pulau terluar dan pulau kosong. 

b. Kehidupan Ekonomi 

• Harus sesuai berorientasi pada sektor pemerintahan, perindustrian, dan pertanian
• Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara daerah, sehingga dari adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. 
• Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.  

c. Kehidupan Sosial 

• Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. 
• Pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. 

d. Kehidupan Pertahanan dan Keamanan

• Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk beperan aktif karena merupakan kewajiban setiap warga negara seperti meningkatkan kemampuan disiplin, memelihara lingkungan, dan melaporkan hal-hal yang mengganggu kepada aparat dan belajar kemiliteran. 
• Membangun rasa persatuan dengan membangun rasa solidaritas dan hubungan erat antara warga negara berbeda daerah dengan kekuatan keamanan agar ancaman suatu daerah atau pulau menjadi ancaman bagi daerah lain untuk membantu daerah yang diancam tersebut. 
• Membangun TNI profesional dan menyediakan sarana dan prasarana bagi kegiatan pengamanan wilayah indonesia, khususnya pulau dan wilayah terluar Indonesia. 

6. Kedudukan Wawasan Nusantara - Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan nusantara adalah sebagai berikut...

• Pancasila sebagai falsaah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idil
• UUD 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
• Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional
• Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional
• GBHN (garis-garis besar haluan negara) sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasioal.

7. Landasan Wawasan Nusantara - Wawasan nusantara dilandasi dengan dua landasan antara lain sebagai berikut..

• Landasan Idil adalah pancasila
• Landasan Konstitusional adalah UUD 1945

8. Asas Wawasan Nusantara -  Asas wawasan nusantara adalah ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara demi mewujudkan ketaatan dan kesetiaan kepada setiap komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia (golongan/suku) terhadap kesepakatan (commitmen) bersama. Macam-macam asas wawasan nusantara adalah sebagai berikut...

• Kepentingan/tujuan yang sama
• Keadilan
• Kejujuran
• Solidaritas
• Kerja sama 
• Kesetiaan terhadap kesepakatan

9. Hakikat Wawasan Nusantara - Hakikat wawasan nusantara adalah hakikat yang selalu utuh dengan menyeluruh dalam lingkup nusantara untuk kepentingan nasional, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya sepert kepentingan daerah, golongan, dan perorangan.

10. Dasar Hukum Wawasan Nusantara - Dasar hukum wawasan nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain sebagai berikut..
Tap MPR. No. IV/MPR/1973 pada tanggal 22 maret 1973
Tap MPR. No IV/1978/22/Maret/1978/ tentang GBHN
Tap MPR. No. II/MPR/1983/12/Maret/1983

Read More

Hak dan Kewajiban

PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN

Pengertian  Hak

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.Contoh dari hak adalah:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum;
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan;
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai;
5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh;dan
7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.

Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yg dilakukan dengan tanggung jawab.Contoh dari kewajiban adalah:

1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh;
2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda);
3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia;dan
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

Sebagaimana yang telah diatur oleh UUD 1945 maka kita harus melaksankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan tertib,yang meliputi:

1. Hak dan kewajiban dalam bidang politik;
2. Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya;
3. Hak dan kewajiban dalam bidang hankam;dan
4. Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi.

Read More

Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) dan Kewajiban Asasi Manusia

Pengertian Ham ( Hak Asasi Manusia ) adalah Hak-hak yang dimiliki Oleh seseorang sejak ia dalam kandungan.

Dalam Penerapannya HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar Hukum HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan Juga Telah tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti tertuang pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

Sementara itu, pengertian HAM juga Telah Banyak Di Kemukakan Oleh Para Pakar Ilmu HAM, mereka telah memberikan Defenisis HAM ( Hak Asasi Manusia ) dengan Model atau Gaya Bahasa yang Mudah di Pahami, Diantara Pengertian HAM atau

Defenisi HAM menurut Para Ahli adalah Sebagai Berikut :

Pengertian HAM Pertama : Kita Merujuk Pada Isi UUD 1945 sebagai Pegangan dan Rujukan Hukum HAM negara Indonesia Yang Utama.

UU No 39 Tahun 1999, Menerangkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. dimana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di hargai dan dilindungi oleh setiap orang untuk melindungi harkat dan martabat setiap manusia.

Definisi HAM, Kedua Merujuk Pada Perkataan : Prof. Koentjoro Poerbopranoto, Menurutnya HAM ialah suatu hak yang sifatnya mendasar atau asasi. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci.

Pengertian Hak Asasi Manusia, Ketiga di kemukakan Oleh Mahfudz M.D. Beliau Menjelaskan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada martabat stiap manusia yang mana hak tersebut dibawa sejak lahir ke dunia sehingga pada hakikatnya hak tersebut bersifat kodrati.

Pengertian HAM ke – 4 Merujuk Perkataan : Haar Tilar, HAM ialah hak-hak yang melekat pada diri setiap insan dan tanpa memiliki hak-hak itu maka setiap insan tidak bisa hidup selayaknya manusia. Hak tersebut didapatkan sejak lahir ke dunia.

Definisi HAM menurut : Muladi, Menurutnya HAM ialah segala hak pokok atau dasar yang telah melekat pada diri manusia dalam kehidupannya.

Pengertian HAM Menurut Ahli : Peter R. Baehr, Menurutnya HAM merupakan hak dasar yang mutlak dan harus dimiliki setiap insan untuk perkembangan dirinya.

Definisi HAM menrut Pakar : Karel Vasak, Menjelaskan bahwa HAM merupakan tiga generasi yang didapat dari revolusi Prancis. Ia mengistilahkan generasi karena yang dimaksud merujuk pada inti dan ruang lingkup dari hak yang mana hak menjadi prioritas utama dalam kurun waktu tertentu.

Pengertian HAM menurut Ahli : John Locke, Menjelaskan bahwa HAM ialah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan yang esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya fundamental atau mendasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci.

Definisi HAM menurut : Miriam Budiarjo, HAM merupakan hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia dan menurutnya hak itu sifatnya universal karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras, kelamin, suku, budaya, agama dan lain sebagainya.

Itulah Diantara Pengertian HAM ( Hak Asasi Manusia ) Menurut Para Ahli dan pakar di Bidang Hukum HAM, selain Mengetahui Pengertian dan Defini HAM diatas tentunya akan lebih baik apabila Kita Juga Mengetahui lebih rinci, apa saja yang termasuk Hak Asasi Manusia sebagai mahkluk Hidup, khususnya di negara Kita Indonesia, diantara Hak Asasi Manusia sebagai Rakyat Indonesia adalah sebagai Berikut :

Hak Asasi Manusia Secara Individual bersifat Mutlak :

1. Hak untuk hidup.
2. Hak berkeluarga.
3. Hak memperoleh keadilan.
4. Hak atas kebebasan pribadi.
5. Hak atas rasa aman.
6. Hak atas kesejahteraan.
7. Hak turut serta dalam pemerintahan.
8. Hak wanita.
9. Hak anak.

Hak Asasi Manusia Berdasarkan Kategori menurut peraturan UUD :

1. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)

Adalah Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia.

Contoh :

• Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
• Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
• Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.
• Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

2. Hak Asasi Politik (Political Rights)

Adalah Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik.

Contoh :

• Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
• Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
• Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya.
• Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

3. Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights)
adalah Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan.

Contoh :

• Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
• Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
• Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

4. Hak Asasi Ekonomi (Property Rigths)
Adalah Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian.

Contoh :

• Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
• Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
• Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang.
• Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
• Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

5. Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)

Adalah Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan.

Contoh :

• Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
• Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

6. Hak Asasi Sosial Budaya (Social Culture Rights )

Adalah Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat.

Contoh :

• Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.
• Hak mendapatkan pengajaran.
• Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Selain Mengetahui Hak – Hak Asasi Manusia ( HAM ) kita juga perlu mengetahui apa saja yang termasuk dalam Kategori Pelanggaran HAM agar kita bisa terhindarkan dari melakukan Hal – Hal yang bisa merusak Hak Asasi Manusia Lainnya,

Diantara Pelanggaran HAM yang Harus di Hindari adalah :

• Penindasan dan merampas hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang.
• Menghambat dan membatasi kebebasan pers, pendapat dan berkumpul bagi hak rakyat dan oposisi.
• Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.
  Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan keinginan penguasa dan partai tiran/otoriter tanpa diikut/dihadir rakyat dan oposisi.
• Penegak hukum dan/atau petugas keamanan melakukan kekerasan/anarkis terhadap rakyat dan oposisi di manapun.

Bentuk Pelnggaran HAM berdasarkan Kategori pembagian Menjadi 2 macam Pelanggran, Diantaranya :

1. Pembunuhan masal (genosida) :  Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama dengan cara melakukan tindakan kekerasan (UUD No.26/2000 Tentang Pengadilan HAM).

2.Kejahatan Kemanusiaan : Kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan berupa serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil seperti pengusiran penduduk secara paksa, pembunuhan,penyiksaan, perbudakkan dan lain sebagainya.

Kasus pelanggaran HAM yang biasa terjadi saat ini, Diantaranya: 

1. Pemukulan
2. Penganiayaan
3. Pencemaran nama baik
4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
5. Menghilangkan nyawa orang lain

Kewajiban Asasi Manusia

Kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang mesti dilakukan setelah mendapat hak asasi manusia.

Contohnya : kita harus bertanggung jawab dalam menyempaikan pendapat setelah mendapat hak kebebasan berpendapat

Read More

Bunyi UUD 1945 Pasal 27-34

Bab X

Warga Negara dan Penduduk

Pasal 27 

(1) Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan 
Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya. 

(2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan. 

Bab XA 

Hak Asasi Manusia

Pasal 28 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. 

Bab XI 

Agama 

Pasal 29 

(1) Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa 

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu. 

Bab XII 

Pertahanan Negara 
Pasal 30 

(1) Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pembelaan Negara 

(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang. 

Bab XIII 

Pendidikan 

Pasal 31 

(1) Tiap-tiap Warganegara berhak mendapat pengajaran 

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem 
pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang. 

Pasal 32 

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. 

Bab XIV 

Kesejahteraan Sosial 

Pasal 33 
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas 
kekeluargaan. 

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai hajat hudup orang banyak dikuasai 
oleh Negara 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalammya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

Pasal 34 

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

Read More