Pasal-Pasal UUD '45 in a nutshell

BENTUK NEGARA

PASAL 1
1.Kesatuan-Republik
2.Kedaulatan Rakyat
3.Negara Hukum

PASAL 2
1.MPR=DPR+DPD(Pemilu)
2.Sidang min. 1 X /5 thn
3.Putusan=suara terbanyak


MPR

PASAL 3
1.Mengubah UUD
2.Mengangkat pres/wapres
3.Hanya dpt brhentikan Pres dlm masa jabatannya


PRESIDEN

PASAL 4
1.Pres memegang kuasa pemerintahan
2.Pres dibantu 1 Wapres

PASAL 5
1.Pres mengajukan RUU ke DPR
2.Pres menetapkan PP

PASAL 6
1.Syarat calon pres/wapres
2.dll duu

PASAL 6A
1.pres/wapres dlm satu pasangan
2.diusulkan parpol
3.>50% dari jumlah suara & ≥20% tiap provinsi
4.pasangan pres/wapres suara terbanyak dilantik
5.tata cara duu

PASAL 7
Masa 5thn, dpt dipilihan kembali 1X

PASAL 7A
1.Pres/Wapres dpt diberhentikan jk melanggar hukum

PASAL 7B
1.Usul DPR -> MK memeriksa
2.Usul DPR -> fungsi pengawasan
3.> 2/3 jumlah dukungan
4.MK wajib memeriksa max 90 hari
5.Jika terbukti, DPR sidang paripurna
6.MPR sidang max 30 hari setelah diterima
7.Sidang : > ¾ hadir ; 2/3 setuju

PASAL 7C
Pres tidak dpt membubarkan DPR

PASAL 8
1. Presiden -> Wapres sampai habis
2. Wapres -> 2 calon dr Pres -> sidang MPR max 60 hari
3. Pres/Wapres -> Menlu+Mendagri+ Mentan; Max 30 hari -> 2 pasang calon

PASAL 9
1.Sumpah/Janji Pres/Wapres
2.Jika tidak sidang -> janji di hadapan pimpinan MPR+MA

PASAL 10
Kuasa Presiden atas AD/AL/AU

PASAL 11
1.Menyatakan perang/damai (DPR)
2.Membuat perj. Internasional (DPR)
3.Dll duu

PASAL 12
Menyatakan keadaan bahaya (duu)

PASAL 13
1.Mengangkat duta/konsul
2.Pertimbangan DPR (mengangkat)
3.Pertimbangan DPR (menerima)

PASAL 14
1.Grasi/Rehabilitasi (MA)
2.Amnesti/Abolisi (DPR)

PASAL 15
Memberi gelar/tanda jasa

PASAL 16
Dewan pertimbangan presiden -> memberi nasehat


MENTERI

PASAL 17
1.Pres dibantu menteri
2.Menteri diangkat/dipecat Pres
3.Satu menteri utk satu urusan
4.Dll duu


PEMDA

PASAL 18
1.NKRI = Prov+Kab/Kota
2.Daerah mengurus sendiri pemerintahan
3.DPRD melalui pemilu
4.Gub/Walkot/Bup dipilih scr demokratis
5.Otonomi seluas2nya
6.Berhak menetapkan Perda
7.Dll duu

PASAL 18A
1.Hub pusat daerah memperhatikan kekhususan/keragaman daerah
2.Hub pusat daerah secara adil dan selaras

PASAL 18B
1.Mengakui daerah Otsus/Istimewa
2.Mengakui hukum adat sesuai NKRI


DPR

PASAL 19
1.Anggota dari pemilu
2.Susunan diatur UU
3.Sidang min. 1 X / thn

PASAL 20
1.Membentuk UU
2.Membahas RUU dgn Pres
3.Tdk disetujui -> tdk diajukan lagi
4.Mengesahkan RUU -> UU
5.Sah meski tdk ada ttd Pres dlm 30hari

PASAL 20A
1.Fungsi Legislasi,Anggaran,Pengawasan
2.Hak Interpelasi,Angket,Pendapat
3.Hak Pertanyaan,Usul Pendapat,Imunitas
4.Dll duu

PASAL 21
Anggota berhak mengajukan RUU

PASAL 22
1.Pres menetapkan Perpu
2.PP mendapat persetujuan DPR
3.Jika tdk setuju -> PP dicabut

PASAL 22A
Pembentukan UU, duu

PASAL 22B
Pemberhentian DPR, duu

DPD

PASAL 22C
1.Anggota dari setiap prov (pemilu)
2.Tidak > 1/3 jumlah DPR
3.Sidang min. 1 X / thn
4.Susunan duu

PASAL 22D
1.Mengajukan RUU
2.Ikut membahas RUU
3.Pengawasan atas pelaksanaan UU
4.Pemberhentian duu


PEMILU

PASAL 22E
1.5thn sekali LUBER JURDIL
2.Memilih DPR,DPD,DPRD,Pres,Wapres
3.Peserta DPR,DPRD : parpol
4.Peserta DPD : individu
5.KPU nasional: tetap, mandiri
6.Dll duu


HAL KEUANGAN

PASAL 23
1.APBN tiap thn, terbuka, utk kemakmuran rakyat
2.RUU diajukan Pres, dibahas DPR
3.Tidak setuju, pakai tahun lalu

PASAL 23A : PAJAK

PASAL 23B : MATA UANG

PASAL 23C : keuangan duu

PASAL 23D : BANK SENTRAL

BPK

PASAL 23E
1.Memeriksa PTJKN
2.Hasil diserahkan DPR,DPRD,DPD
3.Hasil ditindaklanjuti

PASAL 23F
1.Anggota dipilih DPR, disahkan Pres
2.Pimpinan dipilih anggota

PASAL 23G
1.Kedudukan: Pusat+Perwakilan
2.Dll duu


KEHAKIMAN

PASAL 24
1.Merdeka menegakkan hukum/keadilan
2.MK+MA(Umum,Agama,Mil,TUN)
3.Badan lain, duu


MA

PASAL 24A
1.Kasasi, menguji peraturan trhdp UU
2.Integritas,Profesional, Pengalaman
3.Calon hakim agung dari KY kpd DPR disahkan Pres
4.Ketua/wakil dari/oleh Hakim Agung
5.Dll duu


KY

PASAL 24B
1.Mengusulkan hakim agung
2.Pengetahuan,Pengalaman,Integritas
3.Anggota diangkat Pres atas DPR
4.Dll duu

MK

PASAL 24C
1.Wewenang: Uji UU trhdp UUD, membubarkan Parpol, memutus sengketa Pemilu/Lembaga Negara
2.Memberikan putusan atas usul DPR ttg pelanggaran Pres/Wapres
3.Anggota 9=3 Pres+3 DPR+3 MA
4.Ketua/Wakil dipilih dari/oleh hakim konst
5.Integritas, menguasai konst, tdk rangkap jabatan
6.Dll duu

PASAL 25
Syarat hakim, duu


WARGA NEGARA

PASAL 25A
Wilayah negara

PASAL 26
1.Warga negara adalah
2.Penduduk adalah
3.Duu

PASAL 27
1.Hak kedudukan sama di mata hukum
2.Hak pekerjaan dan penghidupan layak
3.Hak + wajib membela negara

PASAL 28
Kebebeasan berserikat

SPECIAL HUMAN RIGHTS

PASAL 28A : Hak untuk hidup

PASAL 28B : Membentuk keluarga

PASAL 28C : Mengembangkan diri

PASAL 28D : Pengakuan sama depan hukum

PASAL 28E : Bebas memeluk agama

PASAL 28F : Berkomunikasi

PASAL 28G : Perlindungan diri

PASAL 28H : Hidup sejahtera lahir batin

PASAL 28I : HAM tanggung jawab pemerintah

PASAL 28J : Menghormati hak orang lain

AGAMA

PASAL 29
1.Ketuhanan YME
2.Menjamin kebebasan beragama


HANKAM

PASAL 30
1.WN berhak+wajib dlm hankam negara
2.Sishankamrata: TNI+POLRI+Rakyat
3.TNI -> pertahanan
4.POLRI -> keamanan
5.Dll duu


PENDIDIKAN

PASAL 31
1.Berhak mendapat pendidikan
2.Wajib pendidikan dasar
3.Sisdiknas
4.Anggaran min. 20% -> pendidikan
5.Memajukan Iptek+Imtaq


KEBUDAYAAN

PASAL 32
1.Memajukan kebudayaan
2.Menghormati bahasa daerah


PEREKONOMIAN

PASAL 33
1.Ekonomi asas kekeluargaan
2.Cab. Produksi dikuasai negara
3.Bumi/Air dikuasai negara utk rakyat
4.Berdasar demokrasi ekonomi
5.Dll duu

KESEJAHTERAAN

PASAL 34
1.Fakir miskin dipelihara negara
2.Jaminan sosial
3.Fasilitas pelayanan kesehatan
4.Dll duu


XV

PASAL 35 : BENDERA

PASAL 36 : BAHASA

PASAL 36A : LAMBANG

PASAL 36B : LAGU

PASAL 36 C : dll duu


PERUBAHAN UUD

PASAL 37
1.Usul amandemen oleh min. 1/3 MPR
2.Setiap usul diajukan tertulis+alasan
3.Dlm amandemen, dihadiri 2/3 MPR
4.50% + 1 MPR -> setuju
5.Bentuk NKRI tidak dapat diubah

ATURAN PERALIHAN
1.Peraturan dulu tetap berlaku
2.Lembaga dulu tetap berlaku
3.MK ada sebelum 17/08/2003

ATURAN TAMBAHAN
1.Tinjauan TAP MPR/S hingga tahun 2003
2.UUD= Pembukaan + Pasal-pasal

Read More

Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) dan Kewajiban Asasi Manusia

Pengertian Ham ( Hak Asasi Manusia ) adalah Hak-hak yang dimiliki Oleh seseorang sejak ia dalam kandungan.

Dalam Penerapannya HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar Hukum HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan Juga Telah tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti tertuang pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

Sementara itu, pengertian HAM juga Telah Banyak Di Kemukakan Oleh Para Pakar Ilmu HAM, mereka telah memberikan Defenisis HAM ( Hak Asasi Manusia ) dengan Model atau Gaya Bahasa yang Mudah di Pahami, Diantara Pengertian HAM atau

Defenisi HAM menurut Para Ahli adalah Sebagai Berikut :

Pengertian HAM Pertama : Kita Merujuk Pada Isi UUD 1945 sebagai Pegangan dan Rujukan Hukum HAM negara Indonesia Yang Utama.

UU No 39 Tahun 1999, Menerangkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. dimana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di hargai dan dilindungi oleh setiap orang untuk melindungi harkat dan martabat setiap manusia.

Definisi HAM, Kedua Merujuk Pada Perkataan : Prof. Koentjoro Poerbopranoto, Menurutnya HAM ialah suatu hak yang sifatnya mendasar atau asasi. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci.

Pengertian Hak Asasi Manusia, Ketiga di kemukakan Oleh Mahfudz M.D. Beliau Menjelaskan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada martabat stiap manusia yang mana hak tersebut dibawa sejak lahir ke dunia sehingga pada hakikatnya hak tersebut bersifat kodrati.

Pengertian HAM ke – 4 Merujuk Perkataan : Haar Tilar, HAM ialah hak-hak yang melekat pada diri setiap insan dan tanpa memiliki hak-hak itu maka setiap insan tidak bisa hidup selayaknya manusia. Hak tersebut didapatkan sejak lahir ke dunia.

Definisi HAM menurut : Muladi, Menurutnya HAM ialah segala hak pokok atau dasar yang telah melekat pada diri manusia dalam kehidupannya.

Pengertian HAM Menurut Ahli : Peter R. Baehr, Menurutnya HAM merupakan hak dasar yang mutlak dan harus dimiliki setiap insan untuk perkembangan dirinya.

Definisi HAM menrut Pakar : Karel Vasak, Menjelaskan bahwa HAM merupakan tiga generasi yang didapat dari revolusi Prancis. Ia mengistilahkan generasi karena yang dimaksud merujuk pada inti dan ruang lingkup dari hak yang mana hak menjadi prioritas utama dalam kurun waktu tertentu.

Pengertian HAM menurut Ahli : John Locke, Menjelaskan bahwa HAM ialah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan yang esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya fundamental atau mendasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci.

Definisi HAM menurut : Miriam Budiarjo, HAM merupakan hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia dan menurutnya hak itu sifatnya universal karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras, kelamin, suku, budaya, agama dan lain sebagainya.

Itulah Diantara Pengertian HAM ( Hak Asasi Manusia ) Menurut Para Ahli dan pakar di Bidang Hukum HAM, selain Mengetahui Pengertian dan Defini HAM diatas tentunya akan lebih baik apabila Kita Juga Mengetahui lebih rinci, apa saja yang termasuk Hak Asasi Manusia sebagai mahkluk Hidup, khususnya di negara Kita Indonesia, diantara Hak Asasi Manusia sebagai Rakyat Indonesia adalah sebagai Berikut :

Hak Asasi Manusia Secara Individual bersifat Mutlak :

1. Hak untuk hidup.
2. Hak berkeluarga.
3. Hak memperoleh keadilan.
4. Hak atas kebebasan pribadi.
5. Hak atas rasa aman.
6. Hak atas kesejahteraan.
7. Hak turut serta dalam pemerintahan.
8. Hak wanita.
9. Hak anak.

Hak Asasi Manusia Berdasarkan Kategori menurut peraturan UUD :

1. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)

Adalah Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia.

Contoh :

• Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
• Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
• Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.
• Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

2. Hak Asasi Politik (Political Rights)

Adalah Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik.

Contoh :

• Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
• Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
• Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya.
• Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

3. Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights)
adalah Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan.

Contoh :

• Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
• Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
• Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

4. Hak Asasi Ekonomi (Property Rigths)
Adalah Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian.

Contoh :

• Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
• Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
• Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang.
• Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
• Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

5. Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)

Adalah Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan.

Contoh :

• Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
• Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

6. Hak Asasi Sosial Budaya (Social Culture Rights )

Adalah Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat.

Contoh :

• Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.
• Hak mendapatkan pengajaran.
• Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Selain Mengetahui Hak – Hak Asasi Manusia ( HAM ) kita juga perlu mengetahui apa saja yang termasuk dalam Kategori Pelanggaran HAM agar kita bisa terhindarkan dari melakukan Hal – Hal yang bisa merusak Hak Asasi Manusia Lainnya,

Diantara Pelanggaran HAM yang Harus di Hindari adalah :

• Penindasan dan merampas hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang.
• Menghambat dan membatasi kebebasan pers, pendapat dan berkumpul bagi hak rakyat dan oposisi.
• Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.
  Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan keinginan penguasa dan partai tiran/otoriter tanpa diikut/dihadir rakyat dan oposisi.
• Penegak hukum dan/atau petugas keamanan melakukan kekerasan/anarkis terhadap rakyat dan oposisi di manapun.

Bentuk Pelnggaran HAM berdasarkan Kategori pembagian Menjadi 2 macam Pelanggran, Diantaranya :

1. Pembunuhan masal (genosida) :  Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama dengan cara melakukan tindakan kekerasan (UUD No.26/2000 Tentang Pengadilan HAM).

2.Kejahatan Kemanusiaan : Kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan berupa serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil seperti pengusiran penduduk secara paksa, pembunuhan,penyiksaan, perbudakkan dan lain sebagainya.

Kasus pelanggaran HAM yang biasa terjadi saat ini, Diantaranya: 

1. Pemukulan
2. Penganiayaan
3. Pencemaran nama baik
4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
5. Menghilangkan nyawa orang lain

Kewajiban Asasi Manusia

Kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang mesti dilakukan setelah mendapat hak asasi manusia.

Contohnya : kita harus bertanggung jawab dalam menyempaikan pendapat setelah mendapat hak kebebasan berpendapat

Read More

Bunyi UUD 1945 Pasal 27-34

Bab X

Warga Negara dan Penduduk

Pasal 27 

(1) Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan 
Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya. 

(2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan. 

Bab XA 

Hak Asasi Manusia

Pasal 28 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. 

Bab XI 

Agama 

Pasal 29 

(1) Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa 

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu. 

Bab XII 

Pertahanan Negara 
Pasal 30 

(1) Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pembelaan Negara 

(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang. 

Bab XIII 

Pendidikan 

Pasal 31 

(1) Tiap-tiap Warganegara berhak mendapat pengajaran 

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem 
pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang. 

Pasal 32 

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. 

Bab XIV 

Kesejahteraan Sosial 

Pasal 33 
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas 
kekeluargaan. 

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai hajat hudup orang banyak dikuasai 
oleh Negara 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalammya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

Pasal 34 

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

Read More